Connect with us
https://ronascent.biz/wp-content/uploads/2017/07/ronascent-adv-copy.jpg

BACKSTAGE

Mp3 Day: Sebuah Tribute Online Terhadap Munculnya Mp3

Published

on

Mp3Day

 

Jika saja format mp3 tidak pernah muncul di dunia, maka belum tentu ada istilah netlabel atau distribusi musik digital. Sejak 20 tahun silam format mp3 telah merubah paradigma sebagian besar manusia untuk beralih meningglkan player musik konvensional menuju software dan aplikasi musik digital. Suaranya tetap berkualitas, ukuran file-nya juga kecil sehingga tidak ada pilihan lain untuk beralih mengkonsumsinya.

Oleh karena itu, tepat pada 14 Juli mendatang sebagian besar musisi, label, netlabel, hingga situs distribusi musik digital membuat satu tribute bertajuk Mp3 Day. Kenapa harus pada 14 Juli? Karena pada tanggal tersebut tepatnya di tahun 1995 format mp3 muncul dari seorang audio engineering asal Jerman Karlheinz Bradenburg.

Saat itu Bradenberg melakukan riset dan percobaan bersama Fraunhofer Society hingga akhirnya melahirkan perangkat lunak bernama l3nc. Perangkat itu dikembangkan lagi hingga akhirnya memunculkan mp3 yang berhasil menjaga kualitas suara .wav dengan ukuran file lebih kecil.

Sementara itu di Indonesia peryaan Mp3 Day dilakukan sejumlah netlabel yang tergabung dalam Indonesian Netlabel Union. Enam diantaranya melakukan perilisan album dari Hujan! Records, Susu Ultrarock, Ear Alert records, Barokah Records, Kanal 30, dan Yes No Wave Music. Selain itu ada juga Ripstore salah satu situs distribusi musik digital yang membebas unduhkan dua single, hingga peluncuran proyek remix dari Bottlesmoker.

Tak hanya merayakan dengan unsur musik. Adapun publikasi Mp3 Day zine dalam 3 format yaitu online, PDF, dan cetak. Zine itu berisikan kumpulan esai oleh beberapa pelaku dan pengamat musik seperti Nuraini Juliastiuti, Anitha Silvia, Leilani Hermiasih, Gisela Swaragita, Micahel HB, dan Erie Setian. Semua perayaan dilakukan secara online seperti halnya Mp3 yang telah berekspansi secara online.

Pelaku musik yang tak pernah laku di pasaran. Kini sedang belajar menulis demi mencari cerminan diri sendiri.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

BACKSTAGE

RIP Gibson: Salah Satu Ikon Pembentuk Rock and Roll

Published

on

Jimmy Page (kanan) dengan siganture gitar Gibson double neck-nya. (Foto: Laurance Ratner/Wireimage)

Kita punya hutang yang besar pada Gibson; merek gitar legendaris yang memutuskan mengakhiri bisnisnya bulan ini. Tidak akan ada sound menyalak di Whole Lotta Love-nya Led Zeppelin andaikata Gibson tidak terbentuk 1894 silam. Jimmy Page—guitar hero kita semua—adalah pemakai Gibson Les Paul yang taat. Gibson juga sudah jadi signature Slash, Eric Clapton, sampai Pete Townshend dari The Who. Gibson—tanpa disadari—punya peran membentuk rock and roll, membuatnya bisa semacam agama baru yang pernah diimani hampir jutaan populasi.

Kalian bisa mengeceknya di YouTube, sejauh mana Gibson dan sound-nya yang ikonik, sangat cocok dimainkan gondrongers berjaket kulit dan bersepatu Doc-Mart. Satu lagi, bentuknya—ya Tuhan—lengkungan dan teksturnya membuat kamu sebagai budak rock and roll berpotensi horny; seperti maniak GP saat melihat knalpot Yamaha Rossi; seperti The Gooners yang bernafsu saat melihat trofi Liga Primer.

Cerita soal hancurnya bisnis Gibson dimulai saat perusahaan ini berhutang 1 koma 3 triliun rupiah. Gibson lalu memilih menyerah dan mengaku bangkrut; sebuah sikap yang sebenarnya sangat tidak rock and roll. Meski begitu, Gibson berjanji untuk bangkit, dengan merilis produk headphone dan speaker. Perusahaan asal Nashville ini juga segera merombak ulang susunan perusahaan yang kacau, dan akan menjual kembali alat musik; ini baru rock and roll. Tapi pastinya, kita tetap tidak bisa mengkhianati peran Gibson, membentuk dan mempengaruhi apa yang kita dengar saat ini.

Rekomendasi film soal gitar, sound, and anything like that yang bisa disimak di situs streaming kesayangan kalian: Sound City (2013), It Might Get Loud (2008), HBO Vinyl Series (2016).

Mahasiswa sastra. Kecanduan Tebs dan masih mengimani Billie Joe Armstrong sebagai nabi.

Continue Reading

BACKSTAGE

Mengejar Deadline Keselamatan & Kesehatan Kerja Pekerja Kreatif

Published

on

Ilustrasi: Syamsur Rijal

Wenak yo jeh, kerjomu mung laptopan tok (enak banget sih kamu, kerjamu cuma main laptop aja).”

Freelance-an gini, pasti tiap hari bisa bangun siang ya.”

“Band-band-an kan seneng-seneng doang, gak ada libur juga gak papa to.”

Pernah dengar kalimat-kalimat nggemesin seperti di atas? Bagi kawan-kawan pekerja industri kreatif, digital, dan media, bait-bait tersebut bisa jadi terasa bagai lagu lama. Banyak orang menganggap pekerjaan kita sebagai pekerjaan impian, karena syukur alhamdulillah banyak dari kita yang mungkin termasuk bajingan beruntung yang berkesempatan memiliki penghidupan dari kegiatan yang disenangi (bahkan merupakan hobi). Proses terjal menuju titik itu adalah cerita lain, yang orang pertama lihat tentu saja tampak luarnya dulu.

Ilusi independensi dan kebebasan yang terpancar dari praktek kerja para pekerja kreatif memang menggiurkan, terlebih jika sang penerima informasi menelan mentah-mentah bumbu gurih yang ditaburkan oleh mas-mbak motivator, bahwasanya “kerja dengan passion akan membuat kita serasa tidak bekerja”. Sebenarnya ungkapan ini keren dan benar, karena dorongan semangat dari rasa suka itu memang tiada duanya, tapi lantas bagaimana kalau passion justru disalahgunakan guna memangkas hak pekerja? Jangan sampai hal tersebut diterus-teruskan keberadaannya.

Sekilas Pekerja Ekonomi Kreatif Indonesia

Sebelum membahas lebih jauh soal hak pekerja kreatif, mari kita samakan pandangan dulu soal siapa saja yang terhitung sebagai pekerja ekonomi kreatif di sini. Diintisarikan dari bekraf.go.id, ekonomi kreatif adalah sektor yang tidak secara langsung bergantung pada mekanisme eksploitasi sumber daya alam, tapi lebih bertumpu pada keunggulan sumber daya manusia yaitu ide-ide kreatif. Ada banyak subsektor di dalamnya, yaitu, Aplikasi & Pengembang Permainan; Arsitektur; Desain Interior; Desain Komunikasi Visual; Desain Produk; Fashion; Film, Animasi, & Video; Fotografi; Kriya; Kuliner; Musik; Penerbitan; Periklanan; Seni Pertunjukan; Seni Rupa; serta Televisi & Radio. Secara jumlah, pada tahun 2015 dari total 114.819.199 penduduk Indonesia yang bekerja 15.959.590 di antaranya bekerja di sektor ekraf (ekonomi kreatif). Jumlah tersebut meningkat hampir 800.000 orang dari tahun sebelumnya (Data Statistik & Hasil Survei Ekonomi Kreatif, kerjasama Badan Ekonomi Kreatif dan Badan Pusat Statistik).

Dari sini bisa terlihat betapa minat masyarakat untuk berkiprah di sektor ini sebenarnya besar. Pun dari pemerintahan sendiri juga memberikan perhatian khusus pada potensi ekraf yang makin tak bisa dikesampingkan (hasil survei tahun 2015 menunjukkan bahwa nilai ekspor dari sektor ini mencapai 19,4 miliar USD dan Produk Domestik Bruto (PDB)-nya mencapai 852,24 triliun rupiah). Ekonomi kreatif digadang-gadang akan menjadi tulang punggung Indonesia di masa depan. Namun setelah ditengok lagi, sepertinya masih banyak PR yang perlu diusahakan bersama. Mulai dari soal perlindungan hukumnya, kesadaran masyarakat akan mekanisme dan hak pekerja kreatif, kesadaran para pekerjanya sendiri untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang mereka miliki, dan yang sangat fundamental tapi kerap terlupa: mengadvokasi kesadaran para pekerja ekraf akan hak kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang tentunya berhak mereka dapatkan, layaknya kawan-kawan dari sektor lainnya.

Distorsi “Tak Berwujud”

Selain terlihat ‘senang-senang terus’, salah satu kesalahkaprahan yang kerap dirasakan pekerja kreatif terutama dari ranah digital adalah bahwa pekerjaan mereka dianggap harmless—karena sehari-harinya ‘hanya’ berhadapan dengan komputer. Di mata sebagian besar masyarakat kita, ‘risiko kerja’ masih cenderung seputar kecelakaan akibat mesin besar atau konstruksi; sesuatu yang bersifat tiba-tiba dan akibatnya berupa kerusakan ragawi, bahkan bisa merenggut nyawa. Resiko-resiko laten yang terjadi seiring berjalannya waktu seperti penurunan fungsi mata (desainer grafis, game developer, dll.), gangguan pendengaran (sound engineer), hingga gangguan mental akibat trauma (jurnalis) seperti dianggap tidak cukup penting untuk ditindaklanjuti.

Apalagi jika keluhannya ‘hanya’ terkait jam kerja yang berlebihan. Di atas kertas, sebagian besar kantor mencantumkan di kontrak kerja bahwa jam kerja karyawan adalah sebanyak 8 jam sehari atau 40 jam seminggu. Nyatanya banyak dari pekerja sekarang yang merasa bahwa kerja 10 jam atau lebih dalam sehari itu wajar. Kalau ada yang protes sedikit, salah-salah dicap manja.

Jika dilihat dari hasil survey yang dirilis Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) pada tahun 2017, ada 26,32% pekerja Indonesia yang mengaku bekerja lebih dari 48 jam seminggu, dan dari jumlah itu 31,98%-nya adalah pekerja dari sektor ekonomi kreatif. Untuk situasi-situasi tertentu, jam kerja tambahan mungkin memang dibutuhkan guna tercapainya suatu target. Tapi bagaimana jika keadaan tersebut terjadi setiap hari nyaris tanpa putus dari tahun ke tahun? Beberapa kantor bahkan menyarankan karyawannya untuk tidak mengambil cuti, agar ‘potensi’ maksimal perusahaan bisa tercapai. Apakah kita sedang menyaksikan era perbudakan glamor, ketika satu orang bisa memegang beban kerja 4 orang, dan yang durasi kerjanya paling lama bangga dielu-elukan sebagai pekerja keras?

Padahal, sudah banyak contoh kasus bekerja melebihi batas yang akhirnya berujung fatal. Masih ingat kejadian meninggalnya seorang copywriter di Jakarta akibat bekerja 30 jam tanpa tidur? Karena belum ada aturan hukum yang jelas terkait pelanggaran unsur K3 yang efeknya bukan berupa celaka fisik yang kasat mata (Almarhumah langsung mendadak koma), pada akhirnya perusahaan tempat Almarhumah bekerja hanya sebatas dipanggil oleh Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I). Memang sudah ada beberapa undang-undang yang bisa dijadikan acuan seperti UU no 1 tahun 1970 mengenai Keselamatan Kerja dan UU no 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, tapi kedua UU tersebut tidak mengandung sanksi khusus bagi pelanggaran hak yang tidak meninggalkan bukti ‘kerusakan’ fisik.

Menyadari masih ada situasi seperti ini, sebagai salah satu pekerja yang berkiprah di bidang kreatif Ellena Ekarahendy (Art Director & Desainer Grafis) dan sejumlah kawan pun menginisiasi SINDIKASI (Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi). Tujuan dasarnya, untuk menjadi wadah bagi para pekerja media dan industri kreatif untuk berjejaring lintas profesi, berbagi pengetahuan dan kemampuan lintas disiplin, serta menjalin solidaritas agar bisa berkarya dalam ekosistem yang inklusif dan manusiawi. SINDIKASI sendiri mulai dibangun sejak akhir 2016, dan dalam momentum bulan Kesehatan & Keselamatan Kerja (K3) pertengahan Januari-Februari lalu SINDIKASI menggelar Work Life Balance Festival—sebuah langkah advokasi dan edukasi berbalut selebrasi yang mereka adakan di 4 titik : Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Yogyakarta.

Kenapa isu K3 lah yang menjadi menu utama di event besar pertama SINDIKASI ini? Karena persoalan K3 ini masih belum familiar di telinga masyarakat, bahkan di kalangan pekerjanya sendiri—padahal ini adalah hak yang sangat mendasar. Jaminan hukum terkait K3 juga belum memadai. Maka dari itu, SINDIKASI sengaja menghadirkan Work Life Balance Festival ini sebagai ruang temu dan ruang dialog bagi para pekerja dan pemangku kepentingan dari sektor ekonomi kreatif dan sektor lainnya, sehingga elemen-elemen masyarakat ini dapat saling membicarakan kondisi ketenagakerjaan terkini dan bersama-sama mencari kemungkinan-kemungkinan solusinya.

Melawan Sekat, Menyadari Ambang Batas

Selain persoalan jam kerja, tim Riset dan Edukasi serta tim Advokasi SINDIKASI juga telah mengidentifikasi sejumlah tantangan lain yang kerap ditemui pekerja ekraf antara lain upah di bawah garis minimum, kontrak yang tidak jelas, dsb. Isu K3 ini bisa dibilang paling fundamental karena tanpa mental yang sehat kesehatan fisikpun ikut terancam, jika sudah demikian lantas bagaimana seseorang dapat mengerjakan pekerjaannya dengan optimal? Masalahnya, membicarakan soal kesehatan mental masih menjadi hal yang relatif tabu di Indonesia. Bahkan BPJS Ketenagakerjaan pun belum memiliki mekanisme klaim perawatan penyakit mental, padahal kesehatan mental kini telah termasuk risiko utama dari kultur kerja saat ini. Dalam BPJS Kesehatan pun,seseorang baru bisa melakukan klaim penyakit mental jika telah ada dampak fisik pada penderitanya. Dan karena sulitnya akses yang tepat dan memadai, coping mechanism yang dianggap paling mudah diakses pun menjadi jalan keluar, yang tak jarang justru memperburuk kondisi individu itu sendiri, misalnya: pada alhokol atau penyalahgunaan obat-obatan. Kalau sudah begini, rasanya nirfaedah kalau solusinya hanya berkutat sebatas tunjuk-menunjuk siapa yang salah.

Tekanan kerja melewati ambang batas terjadi pula di banyak negara lain, dan dari sini sebenarnya kita bisa mulai membangun solusinya. Jepang, negara dengan tingkat bunuh diri yang tinggi (salah satu penyebabnya adalah tekanan kerja berlebih), memiliki sanksi tegas sebagai konsekuensi dari pelanggaran standar operasional kerja. Pada Oktober 2017, Pengadilan Tokyo menghukum perusahaan periklanan dan public relation Dentsu dengan denda sebesar 500 ribu yen karena seorang pekerjanya memutuskan mengakhiri hidup akibat beban kerja yang berlebih.

Pemerintah harus bisa setegas ini dalam menindak pelanggaran yang ada. Begitupun dengan manajemen perusahaan juga harus lebih bisa berpihak pada pekerjanya sendiri/klien yang menyediakan jasa untuk mereka, antara lain dengan cara mempertegas kewajiban dan hak kerja. Terlebih soal kontrak kerja, yang mana banyak perusahaan berbasis digital seringkali memberi kontrak kerja yang lebih menguntungkan perusahaan—pekerja bahkan bisa diputus kontrak sewaktu-waktu. Di era digital disruption di mana sistem kerja dan persaingan bisa datang dari mana saja dan terjadi pergeseran perilaku ekonomi, kita harus sigap menyesuaikan diri dalam pergeseran yang ada. Dan penyesuaian yang kita lakukan harus sesegera yang kita bisa—agar kesehatan dan keselamatan para pekerja tidak berlarut-larut menjadi ongkosnya.

Perekam momen, penganyam benang, tukang gambar, sekaligus pengamat tulisan di bodi truk. Menghabiskan 9-5 dengan mengasuh dunia maya, sesuai dengan namanya sendiri.

Continue Reading

BACKSTAGE

Mesin Drum Daft Punk Resmi Dijual

Published

on

Duo electro pop asal Perancis, Daft Punk, tengah menjual salah satu alat musik pribadinya. Thomas Belgater menjual Roland TR-909 dengan penawaran khusus. Mesin drum bekas tersebut dijual dengan preset yang berisi ‘revolution 909’ dari album Homework.

Menurut Billboard, perusahaan bernama Vintage Analogue Events yang menjual Roland TR-909 sebelumnya dimiliki oleh Bangalter. Penjual langsung memposting pada situs jejaring sosial, Facebook dan mejelaskan bahwa Roland TR-909 merupakan barang kolektor dan akan dijual kepada penawar tertinggi.

“Setelah berpikir panjang, saya memutuskan untuk menjual Roland TR-909 yang terkenal dari Thomas Bangalter dari Daft Punk dengan preset asli,” ucap Vintage & Analog, yang dikutip dari NME. Kabarnya mesin drum Thomas Belgater dijual untuk biaya studi Ibu sang kolektor.

Vintage Analogue Occasion mengatakan mereka tidak tahu bagaimana menetapkan harga pada barang langka ini, jadi akan masuk ke penawar tertinggi. Dengan kata lain, mulailah mencari uang untuk mendapatkan mesin drum Thomas Daft Punk. Pastinya tidak ada tanggal untuk pelelangan yang telah diumumkan, jadi teruslah periksa kembali untuk melihat kapan mesin drum akhirnya resmi terjual.

Pelaku musik yang tak pernah laku di pasaran. Kini sedang belajar menulis demi mencari cerminan diri sendiri.

Continue Reading
Advertisement

Zine Archives

Surabaya