Connect with us
https://ronascent.biz/wp-content/uploads/2017/07/ronascent-adv-copy.jpg

BACKSTAGE

Hak Cipta Sebuah Karya, Apakah Penting?

Published

on

hakciptakarya

Bergerak di skena indie ibarat hidup di tengah hutan belantara. Musisi bisa bebas berkreasi namun tidak sadar jika banyak hewan pemangsa di sekitarnya. Layaknya boomerang, musisi terasa sulit membedakan mana yang aman dan berbahaya. Seperti halnya hak cipta sebuah karya. Ketika sebuah karya melejit dan dikenal banyak orang, maka tidak sedikit yang akan menginfluence atau parahnya hingga di plagiasi. Patut disadari bahwa dibalik karya sebenarnya ada manfaat ekonomi yang bisa didapat melalui pendaftaran hak cipta seperti yang telah dilakukan kebanyakan musisi profesional. Berikut petikan wawancara kami dengan Devara & Partners, salah satu Kantor Hukum di Jakarta yang berbicara tentang musisi dan hak ciptanya.

R: Secara garis besar, perlindungan hukum apa yang bisa melindungi sebuah karya seni?

D: Saat ini sudah ada aturan khusus untuk melindungi karya seni, yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta (UU Hak Cipta). Dalam UU tersebut dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan ‘Ciptaan’. Ciptaan sendiri merupakan hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keaslian dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Sehingga karya seni adalah salah satu dari sejumlah obyek yang dibicarakan dan dilindungi oleh UU Hak Cipta.

R: Sebenarnya seberapa penting peran hak cipta dalam melindungi karya seni?

D: Menurut kami, hak cipta memegang peranan penting dalam memberi perlindungan terhadap karya seni. Maka dari itu UU Hak Cipta dibentuk dengan tujuan melindungi manfaat ekonomi dari suatu karya seni, khususnya bagi si pencipta atau pemegang hak cipta.

Dalam UU Hak Cipta disebutkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta yang berfungsi mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Dengan adanya hak eksklusif itu, maka melekat pula manfaat ekonomi dari suatu karya seni. Di sini peran penting UU Hak Cipta nantinya akan menjadi perangkat dalam memberikan perlindungan baik bagi karya seni itu sendiri, maupun bagi si pencipta atau pemegang hak cipta.

R: Kembali pada hak cipta. Dalam industri musik sendiri, biasanya aspek apa saja yang perlu dilindungi?

Dalam Pasal 12 UU Hak Cipta diatur bahwa ciptaan yang dilindungi ialah ciptaan dalam beberapa bidang yang mencakup: (1) buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; (2) ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain sejenisnya; (3) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; (4) lagu atau musik dengan atau tanpa teks; (5) drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; (6) seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; (7) arsitektur; (8) peta; (9) seni batik; (10) fotografi ; (11) sinematografi; (12) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Dengan demikian, pendaftaran hak cipta dapat dilakukan terhadap nama band, lagu/musik, lirik, notasi, video klip, desain cover album, foto band, dan objek lainnya selama itu termasuk dalam ruang lingkup ciptaan yang dilindungi sebagaimana disebutkan di dalam UU Hak Cipta.

R: Dari sudut pandang Devara & Partners selama ini, apa cukup banyak musisi yang sadar dalam melindungi hasil karyanya?

D: Berdasarkan pengamatan kami, sejauh ini hampir seluruh musisi profesional melakukan pendaftaran hak cipta terhadap hasil karyanya. Hal ini memberikan banyak benefit sekaligus perlidungan hukum bagi si musisi dan hasil karyanya, terutama dalam hal penyebarluasan, perbanyakan, dan pendistribusian karyanya.

R: Kira-kira apa alasan mendasar bagi mereka yang ingin mendaftarkan hasil karyanya? Lalu, apa yang melatarbelakangi sebagian musisi untuk tidak peduli hak cipta?

D: Alasan yang paling mendasar bahwa dengan adanya si musisi melakukan pendaftaran hak cipta atas hasil karyanya bukan hanya semata-mata untuk memperoleh perlindungan hukum, namun lebih pada tujuan diberikannya perlindungan hukum itu sendiri, yaitu untuk memperoleh manfaat ekonomi.

Sejauh pengamatan kami, masih cukup banyak musisi ataupun seniman, khususnya yang masih muda dan sedang menuju jenjang profesional mengabaikan peranan penting hak cipta dalam kekaryaan. Kondisi ini sungguh sangat disayangkan, karena kita ketahui sendiri bahwa pada dasarnya hak cipta berperan penting untuk memelihara eksistensi dan kontinuitas kekaryaan.

R: Nyatanya tidak sedikit musisi yang acuh pada hak cipta sebuah karya. Setahu kami banyak dari mereka yang mengaggap prosedurnya rumit dan butuh biaya banyak. Apa benar dalam urusan mengurus hak cipta serumit itu?

D: Sebenarnya tidak rumit. Mengurus dokumen pada sebuah instansi tentunya ada persyaratan yang harus dipenuhi. Sama halnya ketika ingin mendaftar kuliah di Universitas, ada persyaratan, ada formulir yang harus diisi dan lain sebagainya. Atau sama halnya ketika kita ingin mengurus SIM, paspor, ataupun dokumen-dokumen resmi lainnya. Namun pada umumnya si musisi tidak memiliki cukup banyak minat dan waktu untuk mengurus dokumen-dokumen tersebut, sehingga tugas pengurusan dokumen biasanya diserahkan kepada manager atau konsultan.

R: Bisa dijelaskan seperti apa prosedur yang benar dalam mengurus hak cipta?

D: Secara singkat, prosedur pendaftaran hak cipta adalah sebagai berikut :
(1) Mengajukan permohonan pendataran hak cipta; mengisi formulir pendaftaran; melampirkan contoh ciptaan dan uraian ciptaan yang dimohonkan; melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta atau pemegang hak cipta; lalu membayar biaya permohonan. (2) Tahap pemeriksaan administratif ; evaluasi ; didaftarkan. (3) Pemberian surat pendaftaran ciptaan.

Mengenai prosedur lengkap pendaftaran hak cipta dapat dilihat di link Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual di http://www.dgip.go.id/hak-cipta/prosedur-pencatatan-hak-cipta

R: Berlaku berapa lamakah hak cipta untuk sebuah karya? Apa ada tenggat waktunya?

D: Terkait dengan karya seni, secara singkat masa berlaku hak cipta antara lain sebagai berikut:

Hak cipta atas ciptaan berupa: (1) buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain; (2) drama atau drama musikal, tari, koreografi; (3) segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung; (4) seni batik; (5) lagu atau musik dengan atau tanpa teks; (6) arsitektur; (7) ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lain; (8) alat peraga; (9) peta; (10) terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai berlaku selama hidup si pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.

Kemudian khusus untuk hak cipta atas ciptaan yang berupa: (1) Program Komputer; (2) sinematografi; (3) fotografi; (4) database; dan (5) karya hasil pengalihwujudan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

R: Ketika musisi telah mengurus hak cipta, hak-hak apa saja yang mereka dapat atas hak cipta karyanya?

D: Tentu mereka akan memperoleh beberapa hak, antara lain hak moral; dengan hak tersebut, si pencipta memiliki hak untuk: (1) dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum; (2) mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi Pencipta. (3) Selain itu tidak satupun dari hak-hak tersebut dapat dipindahkan selama penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat Pencipta berdasarkan peraturan undang-undang.

Beriktunya hak ekslusif, yaitu hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apa pun. Dan yang terakhir ialah hak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi, termasuk menerima royalti.

R: Apa ada perbedaan mendasar antara hak cipta dan paten?

Paten diatur tersendiri dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang paten (UU Paten). Menurut UU Paten, paten ialah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Obyek yang dilindungi dalam paten adalah invensi, yaitu ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk. UU Paten juga menyebutkan bahwa paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri.

Sehingga ketika berbicara tentang ruang lingkup karya seni, maka yang kita bicarakan sebenarnya adalah hak cipta, bukan paten, oleh karena itu paten memiliki ruang lingkupnya sendiri, yaitu perlindungan terhadap invensi untuk kepentingan industri. Tentunya industri yang dimaksud adalah industri dalam arti yang sebenarnya.

R: Berbicara tentang pelanggaran hak cipta, bentuk pelanggaran seperti apa yang biasanya sering dilakukan dan bagaimana sanksinya?

D: Pelanggaran atas Hak Cipta yang kerap terjadi adalah pembajakan (piracy) dan plagiarism, dan di dalam Bab XIII UU Hak Cipta mengatur secara lengkap tentang sanksi pidana penjara dan/atau denda bagi pelaku pelanggaran hak cipta. Seperti contohnya di dalam Pasal 72 Ayat (2) UU Hak Cipta yang mengatur:

“Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Dan masih banyak sanksi pidana lainnya terhadap berbagai jenis pelanggaran hak cipta yang juga secara tegas telah diatur di dalam UU Hak Cipta. Tentunya, aturan ini dibuat demi melindungi kepentingan hukum dari pencipta/pemegang hak cipta berikut hasil karya serta hak-hak yang melekat.

Devara & Partners
Ruko Green Garden Blok Z-4 No.30
Jl. Raya Panjang, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11520
Telepon: +622191961486
Email: [email protected]/lawyer.devarapartners.com

Artikel dari Magz Surabaya Footnote 2014

Media musik online yang berbasis di Surabaya. Mengamati gejolak dan gairah industri musik independen yang kerap menjadi sokongan musik berkualitas. Kontak kami di [email protected] untuk berbagi informasi.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

BACKSTAGE

RIP Gibson: Salah Satu Ikon Pembentuk Rock and Roll

Published

on

Jimmy Page (kanan) dengan siganture gitar Gibson double neck-nya. (Foto: Laurance Ratner/Wireimage)

Kita punya hutang yang besar pada Gibson; merek gitar legendaris yang memutuskan mengakhiri bisnisnya bulan ini. Tidak akan ada sound menyalak di Whole Lotta Love-nya Led Zeppelin andaikata Gibson tidak terbentuk 1894 silam. Jimmy Page—guitar hero kita semua—adalah pemakai Gibson Les Paul yang taat. Gibson juga sudah jadi signature Slash, Eric Clapton, sampai Pete Townshend dari The Who. Gibson—tanpa disadari—punya peran membentuk rock and roll, membuatnya bisa semacam agama baru yang pernah diimani hampir jutaan populasi.

Kalian bisa mengeceknya di YouTube, sejauh mana Gibson dan sound-nya yang ikonik, sangat cocok dimainkan gondrongers berjaket kulit dan bersepatu Doc-Mart. Satu lagi, bentuknya—ya Tuhan—lengkungan dan teksturnya membuat kamu sebagai budak rock and roll berpotensi horny; seperti maniak GP saat melihat knalpot Yamaha Rossi; seperti The Gooners yang bernafsu saat melihat trofi Liga Primer.

Cerita soal hancurnya bisnis Gibson dimulai saat perusahaan ini berhutang 1 koma 3 triliun rupiah. Gibson lalu memilih menyerah dan mengaku bangkrut; sebuah sikap yang sebenarnya sangat tidak rock and roll. Meski begitu, Gibson berjanji untuk bangkit, dengan merilis produk headphone dan speaker. Perusahaan asal Nashville ini juga segera merombak ulang susunan perusahaan yang kacau, dan akan menjual kembali alat musik; ini baru rock and roll. Tapi pastinya, kita tetap tidak bisa mengkhianati peran Gibson, membentuk dan mempengaruhi apa yang kita dengar saat ini.

Rekomendasi film soal gitar, sound, and anything like that yang bisa disimak di situs streaming kesayangan kalian: Sound City (2013), It Might Get Loud (2008), HBO Vinyl Series (2016).

Mahasiswa sastra. Kecanduan Tebs dan masih mengimani Billie Joe Armstrong sebagai nabi.

Continue Reading

BACKSTAGE

Mengejar Deadline Keselamatan & Kesehatan Kerja Pekerja Kreatif

Published

on

Ilustrasi: Syamsur Rijal

Wenak yo jeh, kerjomu mung laptopan tok (enak banget sih kamu, kerjamu cuma main laptop aja).”

Freelance-an gini, pasti tiap hari bisa bangun siang ya.”

“Band-band-an kan seneng-seneng doang, gak ada libur juga gak papa to.”

Pernah dengar kalimat-kalimat nggemesin seperti di atas? Bagi kawan-kawan pekerja industri kreatif, digital, dan media, bait-bait tersebut bisa jadi terasa bagai lagu lama. Banyak orang menganggap pekerjaan kita sebagai pekerjaan impian, karena syukur alhamdulillah banyak dari kita yang mungkin termasuk bajingan beruntung yang berkesempatan memiliki penghidupan dari kegiatan yang disenangi (bahkan merupakan hobi). Proses terjal menuju titik itu adalah cerita lain, yang orang pertama lihat tentu saja tampak luarnya dulu.

Ilusi independensi dan kebebasan yang terpancar dari praktek kerja para pekerja kreatif memang menggiurkan, terlebih jika sang penerima informasi menelan mentah-mentah bumbu gurih yang ditaburkan oleh mas-mbak motivator, bahwasanya “kerja dengan passion akan membuat kita serasa tidak bekerja”. Sebenarnya ungkapan ini keren dan benar, karena dorongan semangat dari rasa suka itu memang tiada duanya, tapi lantas bagaimana kalau passion justru disalahgunakan guna memangkas hak pekerja? Jangan sampai hal tersebut diterus-teruskan keberadaannya.

Sekilas Pekerja Ekonomi Kreatif Indonesia

Sebelum membahas lebih jauh soal hak pekerja kreatif, mari kita samakan pandangan dulu soal siapa saja yang terhitung sebagai pekerja ekonomi kreatif di sini. Diintisarikan dari bekraf.go.id, ekonomi kreatif adalah sektor yang tidak secara langsung bergantung pada mekanisme eksploitasi sumber daya alam, tapi lebih bertumpu pada keunggulan sumber daya manusia yaitu ide-ide kreatif. Ada banyak subsektor di dalamnya, yaitu, Aplikasi & Pengembang Permainan; Arsitektur; Desain Interior; Desain Komunikasi Visual; Desain Produk; Fashion; Film, Animasi, & Video; Fotografi; Kriya; Kuliner; Musik; Penerbitan; Periklanan; Seni Pertunjukan; Seni Rupa; serta Televisi & Radio. Secara jumlah, pada tahun 2015 dari total 114.819.199 penduduk Indonesia yang bekerja 15.959.590 di antaranya bekerja di sektor ekraf (ekonomi kreatif). Jumlah tersebut meningkat hampir 800.000 orang dari tahun sebelumnya (Data Statistik & Hasil Survei Ekonomi Kreatif, kerjasama Badan Ekonomi Kreatif dan Badan Pusat Statistik).

Dari sini bisa terlihat betapa minat masyarakat untuk berkiprah di sektor ini sebenarnya besar. Pun dari pemerintahan sendiri juga memberikan perhatian khusus pada potensi ekraf yang makin tak bisa dikesampingkan (hasil survei tahun 2015 menunjukkan bahwa nilai ekspor dari sektor ini mencapai 19,4 miliar USD dan Produk Domestik Bruto (PDB)-nya mencapai 852,24 triliun rupiah). Ekonomi kreatif digadang-gadang akan menjadi tulang punggung Indonesia di masa depan. Namun setelah ditengok lagi, sepertinya masih banyak PR yang perlu diusahakan bersama. Mulai dari soal perlindungan hukumnya, kesadaran masyarakat akan mekanisme dan hak pekerja kreatif, kesadaran para pekerjanya sendiri untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang mereka miliki, dan yang sangat fundamental tapi kerap terlupa: mengadvokasi kesadaran para pekerja ekraf akan hak kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang tentunya berhak mereka dapatkan, layaknya kawan-kawan dari sektor lainnya.

Distorsi “Tak Berwujud”

Selain terlihat ‘senang-senang terus’, salah satu kesalahkaprahan yang kerap dirasakan pekerja kreatif terutama dari ranah digital adalah bahwa pekerjaan mereka dianggap harmless—karena sehari-harinya ‘hanya’ berhadapan dengan komputer. Di mata sebagian besar masyarakat kita, ‘risiko kerja’ masih cenderung seputar kecelakaan akibat mesin besar atau konstruksi; sesuatu yang bersifat tiba-tiba dan akibatnya berupa kerusakan ragawi, bahkan bisa merenggut nyawa. Resiko-resiko laten yang terjadi seiring berjalannya waktu seperti penurunan fungsi mata (desainer grafis, game developer, dll.), gangguan pendengaran (sound engineer), hingga gangguan mental akibat trauma (jurnalis) seperti dianggap tidak cukup penting untuk ditindaklanjuti.

Apalagi jika keluhannya ‘hanya’ terkait jam kerja yang berlebihan. Di atas kertas, sebagian besar kantor mencantumkan di kontrak kerja bahwa jam kerja karyawan adalah sebanyak 8 jam sehari atau 40 jam seminggu. Nyatanya banyak dari pekerja sekarang yang merasa bahwa kerja 10 jam atau lebih dalam sehari itu wajar. Kalau ada yang protes sedikit, salah-salah dicap manja.

Jika dilihat dari hasil survey yang dirilis Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) pada tahun 2017, ada 26,32% pekerja Indonesia yang mengaku bekerja lebih dari 48 jam seminggu, dan dari jumlah itu 31,98%-nya adalah pekerja dari sektor ekonomi kreatif. Untuk situasi-situasi tertentu, jam kerja tambahan mungkin memang dibutuhkan guna tercapainya suatu target. Tapi bagaimana jika keadaan tersebut terjadi setiap hari nyaris tanpa putus dari tahun ke tahun? Beberapa kantor bahkan menyarankan karyawannya untuk tidak mengambil cuti, agar ‘potensi’ maksimal perusahaan bisa tercapai. Apakah kita sedang menyaksikan era perbudakan glamor, ketika satu orang bisa memegang beban kerja 4 orang, dan yang durasi kerjanya paling lama bangga dielu-elukan sebagai pekerja keras?

Padahal, sudah banyak contoh kasus bekerja melebihi batas yang akhirnya berujung fatal. Masih ingat kejadian meninggalnya seorang copywriter di Jakarta akibat bekerja 30 jam tanpa tidur? Karena belum ada aturan hukum yang jelas terkait pelanggaran unsur K3 yang efeknya bukan berupa celaka fisik yang kasat mata (Almarhumah langsung mendadak koma), pada akhirnya perusahaan tempat Almarhumah bekerja hanya sebatas dipanggil oleh Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I). Memang sudah ada beberapa undang-undang yang bisa dijadikan acuan seperti UU no 1 tahun 1970 mengenai Keselamatan Kerja dan UU no 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, tapi kedua UU tersebut tidak mengandung sanksi khusus bagi pelanggaran hak yang tidak meninggalkan bukti ‘kerusakan’ fisik.

Menyadari masih ada situasi seperti ini, sebagai salah satu pekerja yang berkiprah di bidang kreatif Ellena Ekarahendy (Art Director & Desainer Grafis) dan sejumlah kawan pun menginisiasi SINDIKASI (Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi). Tujuan dasarnya, untuk menjadi wadah bagi para pekerja media dan industri kreatif untuk berjejaring lintas profesi, berbagi pengetahuan dan kemampuan lintas disiplin, serta menjalin solidaritas agar bisa berkarya dalam ekosistem yang inklusif dan manusiawi. SINDIKASI sendiri mulai dibangun sejak akhir 2016, dan dalam momentum bulan Kesehatan & Keselamatan Kerja (K3) pertengahan Januari-Februari lalu SINDIKASI menggelar Work Life Balance Festival—sebuah langkah advokasi dan edukasi berbalut selebrasi yang mereka adakan di 4 titik : Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Yogyakarta.

Kenapa isu K3 lah yang menjadi menu utama di event besar pertama SINDIKASI ini? Karena persoalan K3 ini masih belum familiar di telinga masyarakat, bahkan di kalangan pekerjanya sendiri—padahal ini adalah hak yang sangat mendasar. Jaminan hukum terkait K3 juga belum memadai. Maka dari itu, SINDIKASI sengaja menghadirkan Work Life Balance Festival ini sebagai ruang temu dan ruang dialog bagi para pekerja dan pemangku kepentingan dari sektor ekonomi kreatif dan sektor lainnya, sehingga elemen-elemen masyarakat ini dapat saling membicarakan kondisi ketenagakerjaan terkini dan bersama-sama mencari kemungkinan-kemungkinan solusinya.

Melawan Sekat, Menyadari Ambang Batas

Selain persoalan jam kerja, tim Riset dan Edukasi serta tim Advokasi SINDIKASI juga telah mengidentifikasi sejumlah tantangan lain yang kerap ditemui pekerja ekraf antara lain upah di bawah garis minimum, kontrak yang tidak jelas, dsb. Isu K3 ini bisa dibilang paling fundamental karena tanpa mental yang sehat kesehatan fisikpun ikut terancam, jika sudah demikian lantas bagaimana seseorang dapat mengerjakan pekerjaannya dengan optimal? Masalahnya, membicarakan soal kesehatan mental masih menjadi hal yang relatif tabu di Indonesia. Bahkan BPJS Ketenagakerjaan pun belum memiliki mekanisme klaim perawatan penyakit mental, padahal kesehatan mental kini telah termasuk risiko utama dari kultur kerja saat ini. Dalam BPJS Kesehatan pun,seseorang baru bisa melakukan klaim penyakit mental jika telah ada dampak fisik pada penderitanya. Dan karena sulitnya akses yang tepat dan memadai, coping mechanism yang dianggap paling mudah diakses pun menjadi jalan keluar, yang tak jarang justru memperburuk kondisi individu itu sendiri, misalnya: pada alhokol atau penyalahgunaan obat-obatan. Kalau sudah begini, rasanya nirfaedah kalau solusinya hanya berkutat sebatas tunjuk-menunjuk siapa yang salah.

Tekanan kerja melewati ambang batas terjadi pula di banyak negara lain, dan dari sini sebenarnya kita bisa mulai membangun solusinya. Jepang, negara dengan tingkat bunuh diri yang tinggi (salah satu penyebabnya adalah tekanan kerja berlebih), memiliki sanksi tegas sebagai konsekuensi dari pelanggaran standar operasional kerja. Pada Oktober 2017, Pengadilan Tokyo menghukum perusahaan periklanan dan public relation Dentsu dengan denda sebesar 500 ribu yen karena seorang pekerjanya memutuskan mengakhiri hidup akibat beban kerja yang berlebih.

Pemerintah harus bisa setegas ini dalam menindak pelanggaran yang ada. Begitupun dengan manajemen perusahaan juga harus lebih bisa berpihak pada pekerjanya sendiri/klien yang menyediakan jasa untuk mereka, antara lain dengan cara mempertegas kewajiban dan hak kerja. Terlebih soal kontrak kerja, yang mana banyak perusahaan berbasis digital seringkali memberi kontrak kerja yang lebih menguntungkan perusahaan—pekerja bahkan bisa diputus kontrak sewaktu-waktu. Di era digital disruption di mana sistem kerja dan persaingan bisa datang dari mana saja dan terjadi pergeseran perilaku ekonomi, kita harus sigap menyesuaikan diri dalam pergeseran yang ada. Dan penyesuaian yang kita lakukan harus sesegera yang kita bisa—agar kesehatan dan keselamatan para pekerja tidak berlarut-larut menjadi ongkosnya.

Perekam momen, penganyam benang, tukang gambar, sekaligus pengamat tulisan di bodi truk. Menghabiskan 9-5 dengan mengasuh dunia maya, sesuai dengan namanya sendiri.

Continue Reading

BACKSTAGE

Mesin Drum Daft Punk Resmi Dijual

Published

on

Duo electro pop asal Perancis, Daft Punk, tengah menjual salah satu alat musik pribadinya. Thomas Belgater menjual Roland TR-909 dengan penawaran khusus. Mesin drum bekas tersebut dijual dengan preset yang berisi ‘revolution 909’ dari album Homework.

Menurut Billboard, perusahaan bernama Vintage Analogue Events yang menjual Roland TR-909 sebelumnya dimiliki oleh Bangalter. Penjual langsung memposting pada situs jejaring sosial, Facebook dan mejelaskan bahwa Roland TR-909 merupakan barang kolektor dan akan dijual kepada penawar tertinggi.

“Setelah berpikir panjang, saya memutuskan untuk menjual Roland TR-909 yang terkenal dari Thomas Bangalter dari Daft Punk dengan preset asli,” ucap Vintage & Analog, yang dikutip dari NME. Kabarnya mesin drum Thomas Belgater dijual untuk biaya studi Ibu sang kolektor.

Vintage Analogue Occasion mengatakan mereka tidak tahu bagaimana menetapkan harga pada barang langka ini, jadi akan masuk ke penawar tertinggi. Dengan kata lain, mulailah mencari uang untuk mendapatkan mesin drum Thomas Daft Punk. Pastinya tidak ada tanggal untuk pelelangan yang telah diumumkan, jadi teruslah periksa kembali untuk melihat kapan mesin drum akhirnya resmi terjual.

Pelaku musik yang tak pernah laku di pasaran. Kini sedang belajar menulis demi mencari cerminan diri sendiri.

Continue Reading
Advertisement

Zine Archives

Surabaya